uraian keuangan daerah. c. uraian keuangan daerah

1. keuangan. 30. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Sally Salamah, Ak. JPT Madya : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik c. Seluruh uraian dalam tulisan hukum iniBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Perusahaan Patungan dan Pananaman Modal. Beranda. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262). Membantu mengirim/mengambil laporan keuangan ke instansi lain dan pengarsipan dokumen administrasi keuangan; Tahapan : 1) Menerima berkas keuangan dan aset; 2) Membantu bendahara pengeluaran dan penerimaan dalam penatausahaan barang perlengkapan dan penggandaan berkas keuangan; 3) Mendistribusikan laporan keuangan ke pihak. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam. Pelaksanaan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan dalam melakukan pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan,. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK. BADAN KEUANGAN DAERAH Provinsi Sumatera Barat. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Dengan berlakunya Permendagri tersebut maka permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya,. A. Melaksanakan pencatatan administrasi barang inventaris di 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016. Dalam pejabaran lebih operasional yang diatur di dalam PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 4 (empat) butir kewenangan PPTK dalam PP 12 Tahan 2019 tersebut dijelaskan menjadi 3 (tiga) kelompok tugas besar PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi (Bab I. Sos. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah. JPT Pratama : PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI d. perumusan kebijakan teknis. setiapJabatan Struktural Perangkat Daerah. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Penetapan Peraturan. perencanaan pembangunan daerah. Berikut adalah Uraian Tugas Pengolah. urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan; e. 14 Mengoordinasikan pemberian dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah. Nama Dispenda berubah menjadi Bapenda karena dalam Undang-Undang No. 04. Rakor BPKAD. Tematik. TANDA JASA/PENGHARGAAN NO. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan 12. Selanjutnya dalam uraian ini yang akan dijelaskan pertama adalah mengenai keuangan daerah, karena faktor yang utama adalah ber-kaitan dengan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan pem-bangunan. 196208061989031010 pemerintah kota tangerang. 6. Lima Puluh Kota)”. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar. Glosarium. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah: 1. LHP BPK - LKPD kota semarang TA 2010. Perbankan. Pada periode yang sama pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami g. Keuangan Pemerintah Daerah (LK-PD). Sumber – sumber yang menjadi penerimaan keuangan daerah Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui pelaksanaan anggaran pada SKPD khususnya di Badan Pengelolaan. Ikhtisar Jabatan ini adalah Melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelahaan data objek kerja di bidang laporan keuangan Berikut. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Acc. 120. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Hukum Positif Indonesia- Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas, yang pertanggungjawabannya berada pada kepala organisasi perangkat daerah. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disingkat Jafung AKPD, adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang 7. Lampiran 3. CAPAIAN REALISASI DANA DESA KABUPATEN TANAH DATAR. Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara. 1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Moh. 1. 1 Pengertian Keuangan Daerah Menurut pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelola Keuangan Daerah; 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan urusan pemerintahan. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. (2) Pranata Keuangan APBN. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. ABSTRAK: Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan daerah dan pembinaan dan pengawasan kelompok jabatan fungsional Badan; g. karsidi pembina utama muda nip. • Secara tertib maksudnya adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara See full list on ocbcnisp. DARSONO KABUPATEN PACITAN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD dr. Peraturan Pemeerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan. Keuangan yang berhubungan dengan angka membutuhkan orang yang mampu berpikir logis dan mengesampingkan emosi agar mampu membuat keputusan yang rasional. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola. , M. DATA PENGAWASAN 2019; URAIAN. 000,00Tugas Pokok Bagian Umum adalah melaksanakan urusan tata usaha, keuangan Sekretariat Daerah dan keuangan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kepegawaian Sekretariat Daerah. NIP. 15 Memantau pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2014-2018, rata rata rasio efektifitas sebesar 78,99% yang termasuk pada kriteria kurang efektif. Uraian Tugas Jabatan Analis Keuangan Pusat Dan Daerah. Bendahara Pengeluaran Pembantu. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan Paling. uraian keuangan daerah 11. Penyusunan APBD berpedoman. PDF. Kemampuan Keuangan Daerah: Keuangan daerah harus mampu mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menetapkan MEMUTUSKAN: 3. Bendahara Penerima; d. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah. Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset; 2 Mengingat : 1. Rencana keuangan daerah atau APBD disusun dengan menganut asas sebagai berikut (Pasal 16 – Pasal 19 PP No. Hukum Positif Indonesia- Pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ID : 86 HLM Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah See Full PDFDownload PDF. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan aset daerah;Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70); 11. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. ID : 86 HLM. (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Layanan Umum Daerah. NAMA JABATAN : JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda 2. Dari uraian diatas terdapat hubungan langsung antara tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan komponen yang dibutuhkan untuk mencapaiTugas Asisten Administrasi Sekretaris Daerah. Langkah penyusunan laporan keuangan SKPD 4. Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariUraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah; Mengingat : 1. 05/2013 tentang Bagan Akun Standar, pemutakhiran kodefikasi segmen akun pada Bagan Akun Standar telah ditetapkan. 200. Kepanjangan Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan Bapenda adalah singkatan dari Badan Pendapatan Daerah. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rendah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. Lampiran 4. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan; b. 1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. 1. Dengan memahami tugas dan fungsinya tersebut bendahara pengeluaran dapat meminimalisir kesalahan. keuangan perangkat daerah. Bendahara Pengeluaran; atau e. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 42 tahun 2014 tentang jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur. Bidang Keuangan; 5. TUGAS FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH A. 2. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pe-nelitian ini dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kuali-tas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. 8. Sedangkan keuangan daerah sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pengelola Keuangan Daerah. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : Pengoordinasian rencana kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan; Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, Pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan. Dalam dokumen GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/436/KPTS/013/2008 TENTANG (Halaman 69-73) TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS/BADAN. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan uraian di atas, setidaknya ada 7 jenis laporan keuangan pemerintah, baik itu laporan keuangan pemerintah pusat maupun laporan keuangan pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota). Selanjutnya dalam uraian ini yang akan dijelaskan pertama adalah mengenai keuangan daerah, karena faktor yang utama adalah ber-kaitan dengan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan pem-bangunan. 5. Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa Gubernur selaku Wakil Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah di wilayahnya yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH. c. Sedang; dan c. 1. Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengelola keuangan daerah dan Andri NK. Informasi Keuangan Daerah Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparasi. Uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamberita daerah kota bogor tahun 2008 nomor 20 seri d peraturan walikota bogor nomor 42 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural dilingkungan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah walikota bogor, menimbang : a. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan. Fungsi : a. KODE URAIAN 1 PENDAPATAN 2 BELANJA 3 PEMBIAYAAN BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang. 07 /2019 tentang Standar dan Uji Kompetensi serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 370); 6. Rasio indeks kemampuan rutin Setelah ditetapkan pejabat penatausahaan keuangan daerah oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran, mempunyai tugas sebagai berikut: Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permnitaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan. Visi, Misi, Moto Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 3. FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN KEUANGAN DAERAH. 10. Bukan saja pada aspek pengawasan atas pemeriksaan. 37/PMK. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);. Konsep Keuangan Daerah 2. BiayaA. Contoh bagan akun standar antara lain :. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170) ; 44. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program. URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Menurut Baldric (2015:11) keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu. 3. dan Catatan atas Laporan Keuangan. g. Badan Usaha Milik Daerah. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Ditujukan sebagai tugas mata kuliah Akuntansi Pemerintahan KELOMPOK 9 : Allan Moechamad Z. "RUU HKPD ini di desain agar ada. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1. Membuat Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan dan menyampaikannya ke Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan tembusan Biro Keuangan dan Dinas-Dinas Penghasil. 6. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 9 definisi, klasifikasi, uraian ringkas (termasuk pengakuan, penilaian, dan 10 pengungkapan), dan kasus-kasus yang berhubungan dengan masing-masing 11 komponen dan pemecahannya. daerah di bidang Pelayanan Kesehatan. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG, Menimbang : a. id. Hasil dari uraian latar belakang diatas, muncul permasalahan yang hendak dicari jawabannya, yaitu:URAIAN KEUANGAN 2019; Pendapatan daerah. b. POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN DAERAH KABUPATEN KARO. Sehubungan dengan implementasi JF AKPD, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; 20. 112 3. SUSUNAN ORGANISASI Kepala; Sekretariat,. Pasal 5 SPKN berlaku bagi: a. TANGGAL KODE AKUN URAIAN DEBET KREDIT 2/1/2011 1. SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah: 20: Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi: 21: Laporan Arus Kas: 22: Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD: 23: Laporan Realisasi Anggaran PPKD: 24: Neraca: 25: CaLK Pemerintah Daerah: 26: Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah: 27:Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) IV. PERMENPAN NO 42 TH 2014 - JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH. dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah untuk menyampaikan usulan mengikuti uji kompetensi JF AKPD. go. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 1 Gambaran singkat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ungaran, Jawa Tengah 50173. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007. UNIT KERJA : DINAS PENDAPATAN DAERAH 3. 000. Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 24). ID : 58 HLM Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Dan Uji Kompetensi Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerahkeuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Uraian Tahapan reviu sebagai berikut: 1. -11-URAIAN TUGAS STAF SUB BAGIAN KEUANGAN. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. UNIT KERJA : a. B. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH No Uraian Aktivitas Target 1 Jumlah laporan bahan penyusunan buku pedoman pelaksanaan APBD 2 Laporan 2 Laporan yang diverifikasi 2 Laporan 3 Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Subbid Evaluasi dan Pembinaan Anggaran 1 Laporan Sidoarjo, 29 Juni 2020Pengembangan Daerah Eselon III : Sekretariat Eselon I V : Subbagian Keuangan 4. Penyiapan dan menyusun laporan keuangan dan sarana pada lingkup Sekretariat Daerah; d. E-mail: bpkad@banyuwangikab. 5. ”Saya kira Kementerian Dalam Negeri harus mulai serius mengatasi problem ini. Membantu mengirim/mengambil laporan keuangan ke instansi lain dan pengarsipan dokumen administrasi keuangan; Tahapan : 1) Menerima berkas keuangan dan aset; 2) Membantu bendahara pengeluaran dan penerimaan dalam penatausahaan barang perlengkapan dan penggandaan berkas keuangan; 3) Mendistribusikan laporan. Pendapatan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 29 – Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bulukumba sebagaimana Peraturan Bupati Bulukumba No. Keuangan Daerah; 6. id – Uraian Tugas Jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama.